BOJONEGORO – Nasib petani hutan yang terbiasa bergantung hidupnya dari bercocok tanam di lahan milik Perhutani kini semakin resah dan gelisah.pasalnya pupuk bersubsidi yang biasanya tercukupi untuk lahan perhutani , kini di tiadakan.Bukan dari Perhutani sebagai BUMN , namun kebijakan ini langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah menteri Pertanian.
Padahal sektor pertanian dari lahan Perhutani adalah salah satu penopang ketahanan pangan Nasional. Bahkan untuk Produksi Jagung Bojonegoro di hasilkan hampir Delapan puluh persen dari lahan milik perhutani. Jika ini benar – benar di hapus maka sudah barang tentu warga pinggiran hutan akan terpuruk kembali secara ekonomi. Keluhan ini di sampaikan oleh salah satu petani hutan Kamis , 2 Pebruari 2023 di lahannya.
Mujiono 52 tahun warga Desa Cancung Kecamatan Bubulan , kepada media ini mengatakan , jika kebijakan Pemerintah pusat memutus pupuk bersubsidi bagi petani hutan , maka Kemiskinan di Bojonegoro akan semakin ekstrim dan membuat masyarakat semakin menderita.
Biasanya Kami bisa panen dua kali dalam satu tahun dengan pendapatan yang lumayan , untuk mencukupi biaya hidup dan anak sekolah , namun jika pupuk bersubsidi di cabut dan beralih ke pupuk Non subsidi yang harganya lebih mahal saya pastikan kehidupan kami di pedesaan pinggiran hutan akan lebih sulit kembali .
Harga jual panen pun juga tidak stabil , biaya untuk mulai tanam saja sudah tinggi , Pupuk non Subsidi mahal , benih mahal , belum lain – lain kebutuhannya. Jadi kami berharap Pemerintah Daerah Bojonegoro mau peduli kepada kami Rakyat kecil pinggiran hutan ” harapnya.
Sementara salah satu ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jati Jaya Agung Mahfudhori , ketika di temui Media ini membenarkan bahwa sekarang Petani hutan kini sedang gelisah akibat di cabutnya pupuk bersubsidi dari lahan Perhutani.kalau ini benar – benar di berlakukan saya yakin secara ekonomi warga pinggiran hutan akan menderita karena hasil panennya menurun bahkan bisa gagal panen.
Mengingat tanaman sangat bergantung dari pola pemupukan yang berimbang.
Sebetulnya jika Pemerintah Daerah Bojonegoro mau dan peduli pada masyarakatnya bisa memberikan bantuan atau mensubsidi pupuk sendiri bagi para petani , mengingat Bojonegoro merupakan daerah penghasil minyak dan mempunyai APBD yang cukup besar pula. Dari pada di hibahkan ke luar daerah mendingan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Apa untungnya memberikan bantuan kepada daerah lain , jika masyarakatnya masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah ” pungkasnya. ( Ag / red ).
