Foto- ilustrasi net
BOJONEGORO, – Hembusan angin segar bakal dirasakan oleh setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro, dengan digelontorkan bantuan keuangan kusus (BKK), seluruh Desa bakal membangun infrastruktur jalan hingga jembatan dan fasilitas lainnya.
Namun, upaya peningkatan infrastruktur melalui program BKK ini rupanya masih jalan ditempat, Bantuan Keuangan Kusus (BKK) yang mana untuk tahap awal di APBD Tahun 2025 yang diterimakan sekitar 80 Desa hingga saat ini masih belum melakukan penyerapan, dikarenakan adanya hambatan kurangnya informasi yang didapat oleh pihak Pemerintah Desa.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan sosialisasi kepada 336 Desa yang bakal mendapat bantuan keuangan bersifat kusus, sejalan dengan penyampaian Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, pada pelaksanaan APBD, awalnya ada 80 desa yang mendapatkan BKK Desa dan sudah terlaksana. Kemudian di P-APBD 2025, terdapat 336 Desa yang akan mendapatkan, Kata Nurul Azizah dihadapan Kepala Desa di Pendopo Malowopati Pada (12/9/25) kemarin.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan eksistensi kepada seluruh Desa yang mendapat bantuan keuangan bersifat kusus tersebut. Sehingga program unggulan Pemkab Bojonegoro dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat desa tidak menjadi momok jeratan hukum bagi Pemerintah Desa.
Beberapa Kepala Desa saat dikonfirmasi wartawan menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melanjutkan program BKK ini, namun program ini juga harus bisa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik, agar nantinya tidak ada lagi permasalahan hukum dikemudian hari.
Kami, Pemerintah Desa sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kami meminta segera melakukan percepatan atas program BKK ini, Mengingat waktu yang singkat dan mendekati cuaca yang tidak bisa diprediksi ” ucap salah satu Kades di Bojonegoro, Pada Sabtu (13/9/25).
(Red).
