BOJONEGORO- Beredar kwitansi pungutan kepada sejumlah wali murid yang dipatok RP 700 ribu membuat kalangan pendidikan di SMP Negeri 1 Bubulan Kabupaten Bojonegoro tercoreng.
Sumbangan yang dilakukan pihak komite dan Sekolah tersebut menuai protes sejumlah wali murid, dikarenakan terlalu memberatkan, apalagi kalau pihak komite mematok sumbangan dengan kata wajib Rp 700 ribu.
Kendati demikian, beberapa wali murid mempertanyakan pengurus komite yang baru yakni dari unsur Perangkat Desa ikut terlibat sebagai pengurus komite SMP N 1 Bubulan. Hal ini jelas bertentangan dengan mekanisme dan pertunjuk Permendikbud yang ada.
WN salah satu Wali murid mengatakan, sebenarnya komite ini hanya dibuat kedok belaka, karena yang mempunyai gagasan sumbangan dan lainnya adalah pihak Sekolah, ini terbukti saat penerimaan sumbangan diterima pihak bendahara sekolah, kalau untuk kegiatan jelas dan pertanggungjawaban jelas pada wali murid kami gak mempermasalahkan, sumbangan pada tahun 2021 saja belum dilaksanakan, saat ini kok mau narik lagi dengan dalih pihak komite” celotehnya, Pada (2/8/23).
Selain itu, beberapa pengurus komite ada yang berstatus sebagai Perangkat Desa, ini sebetulnya kurang pas dan menabrak aturan yang berlaku, namun yang paling penting pihak komite dan sekolah ketika memberikan kebijakan soal sumbangan jangan sampai memberatkan para wali murid ” ujarnya.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro lagi – lagi masih belum ada respon saat dikonfirmasi.(red).
