Foto- Salah Satu Pembangunan SDN Kanten Trucuk
BOJONEGORO, – Pembangunan fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang dalam proses pelaksanaan, namun , dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan masih ada kelonggaran dalam bentuk informasi publik yang disampaikan.
Minimnya perhatian soal informasi publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dinilai tidak ada ketegasan dalam menerapkan aturan yang sudah ditentukan dalam kontrak surat perintah kerja (SPK), selain itu, tidak adanya pemasangan papan informasi proyek ini sudah dianggap melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP).
Dari pantauan wartawan pada kegiatan pekerjaan rehab hingga pembangunan kelas baru di beberapa lokasi, Pada Kamis (4/5/25). tidak ada satupun papan informasi proyek terpasang. Ini menandakan adanya dugaan kesengajaan hingga kelalaian pihak Dinas Pendidikan.
Kinerja pengawas konsultan dilapangan perlu dievaluasi secara penuh, mengingat pekerjaan yang saat ini berjalan sudah berjalan. Parahnya lagi, pengawas konsultan juga jarang dilokasi kegiatan pekerjaan, dengan alasan para konsultan pengawas tidak hanya mengawasi satu pekerjaan melainkan beberapa lokasi pekerjaan ikut diawasi.
Meski papan informasi proyek ini dianggap sepele, namun upaya peningkatan informasi publik menjadi motor penggerak dalam upaya meminimalisir kecurangan dalam proses pelaksanaan kegiatan, publik juga punya hak untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan secara umum.
Beberapa pekerja proyek saat dikonfirmasi perihal pihak CV mana dan siapa yang bertanggung jawab, semua kompak diam dan tidak ada yang memberikan informasi sedikitpun.
Ini catatan penting bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro agar segera melakukan evaluasi terhadap pengawas konsultan yang selama ini bekerja dengan dibayar menggunakan anggaran pajak masyarakat yang dikelola Pemerintah.(*).
