Foto ilustrasi net
BOJONEGORO – Polemik persoalan Sekertaris Desa (Sekdes), Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, masih ngambang.
Meski Pemerintah Desa Bayemgede disebut telah menempuh sejumlah tahapan administratif, hingga Jumat (13/11/2026), keputusan dari Pemerintah kabupaten Bojonegoro belum juga diterima.
Sejumlah warga mengaku sangat kecewa karena hingga saat ini belum adanya kejelasan tindak lanjut atas usulan pemberhentian tersebut.
Sebelumnya, desakan warga terhadap Sekdes Topan Abdulah mencuat menyusul sejumlah persoalan yang dipersoalkan masyarakat, mulai dari dugaan pemalakan, insiden kericuhan karnaval, pelanggaran disiplin kerja, hingga persoalan domisili yang disebut tidak tinggal di Desa Bayemgede.
Salah seorang warga SPR mengungkapkan, Pemerintah Desa Bayemgede telah menjalankan serangkaian prosedur sebelum mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Kepohbaru.
Tahapan tersebut, di antaranya pemberian Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 serta pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
“Serangkaian proses pemecatan sudah dilakukan oleh pemerintah desa, mulai SP 1 sampai SP 3 yang diajukan melalui Camat kepada Bupati. Bahkan, audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro disebut menghasilkan temuan yang memberatkan. Namun, sampai sekarang keputusan pemberhentian belum juga turun,” ungkap SPR , Minggu (15/11/2026).
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan desa. Terlebih, saat ini sudah memasuki November, ketika pemerintah desa mulai disibukkan dengan berbagai agenda penyelesaian administrasi dan kegiatan akhir tahun anggaran.
Salah satu persoalan yang disoroti warga adalah belum terlaksananya sejumlah agenda pemerintahan desa, termasuk proses lelang Tanah Kas Desa (TKD). Warga menilai ketidakpastian status jabatan Sekdes turut menghambat kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan administratif di tingkat desa.
“Ini sudah bulan November. Seperti halnya lelang Tanah Kas Desa, tentu belum bisa dilakukan karena terhambat proses pemberhentian ini,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media mengenai tindak lanjut rekomendasi pemberhentian Sekdes Bayemgede, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih akan ditelusuri dan dipelajari.
“Segera kita cek, Mas,” ungkapnya singkat melalui aplikasi WhatsApp.
Sebagai informasi, proses pengajuan pemberhentian Sekdes Bayemgede kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Kepohbaru sempat mengalami kendala waktu menyusul adanya pergantian pejabat camat.
Kini, warga berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera memberikan kejelasan atas usulan tersebut. Selain menyangkut kepastian status jabatan perangkat desa, penyelesaian persoalan ini dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda administrasi Desa Bayemgede tidak terus berlarut-larut.
Masyarakat juga berharap proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masih menurut SPR, jika ini tidak segera di tindak lanjuti, Warga desa Bayemgede akan menggeruduk kantor Bupati supaya persoalan ini cepat selesai dan Pemerintahan desa bisa berjalan normal ” tegasnya . ( ag / red ).












