Kondisi Jalan Beton Retak di Beberapa Titik (dok)
BOJONEGORO – Proyek jalan rigid beton di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam dari masyarakat.Pasalnya, jalan yang baru saja selesai dikerjakan itu dilaporkan sudah mengalami banyak keretakan dan tidak adanya papan informasi sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan serta efektivitas pengawasannya.
Proyek tersebut diketahui bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang sejatinya bertujuan mempercepat pembangunan desa sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Namun, kondisi jalan yang cepat rusak justru menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran bagi warga setempat Ironisnya. Pada Selasa (3/2/2026), saat awak media berupaya mengonfirmasi persoalan pekerjaan melalui via WhatsApp , PK Budi sebagai timlak memilih tidak memberikan tanggapan.
Sikap bungkam tersebut semakin memicu spekulasi publik, terutama terkait transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan proyek BKKD di wilayah tersebut, padahal di waktu pelaksanaan pekerjaan sudah banyak para petani yang mengingatkan. “Seng bagian Iki kok GK di ke-i dowl mas ( yang titik ini kok ngak ada dowel nya mas.)” keluh warga setempat tapi tidak di hiraukan.
Warga menilai, keretakan pada jalan rigid beton yang baru selesai dibangun tidak seharusnya terjadi apabila pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis.Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik dari segi material, metode pelaksanaan, maupun pengawasan di lapangan.
Warga Desa Kemamang meminta agar dinas terkait turun langsung ke lapangan biar tau dan di minta untuk audit pekerjaan tersebut.
Padahal, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) BKKD yang digelar Pemkab Bojonegoro beberapa waktu lalu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara tegas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap proses administrasi hingga kualitas hasil pekerjaan.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berusaha memastikan BKKD mematuhi proses administrasi hingga menjamin mutu pekerjaannya. Pengadaan SDM dan swakelola harus dibangun agar ekonomi bergerak dan pembangunan desa berjalan lancar, baik dari proses, pelaksanaan, maupun kualitasnya,” tegas Bupati Setyo Wahono saat membuka Bimtek BKKD hari kedua, Senin (22/9/2025) di Ruang Angling Dharmo.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah hasil Bimtek tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh desa, atau justru hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan.
Kasus di Desa Kemamang Kecamatan Balen ini dinilai menjadi cermin lemahnya pengawasan dan evaluasi proyek BKKD Bojonegoro. Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan penyebab keretakan jalan, menilai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, serta mengungkap apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Hasil investigasi diharapkan disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik, Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BKKD menjadi kunci agar program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kasus ini juga diingatkan agar tidak mengulang peristiwa korupsi dana BKK yang pernah terjadi di Bojonegoro pada tahun 2021 silam. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa ke depan.
Hingga berita ini ditayangkan awak media masih akan melakukan upaya konfirmasi ke beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan beton program BKK tahun 2025.,(*).
