Foto ilustrasi net.
BOJONEGORO,- Ramainya rumor soal ada dugaan titipan harga beton di kalangan bawah termasuk Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro saat menjelang pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program bantuan keuangan kusus (BKK) tahun 2025 masih misteri.
Banyaknya oknum yang mengaku sebagai utusan pusat menawarkan kerjasama dengan pemerintah desa dengan dalih sudah ada plot dan harus menjalankan sesuai perintah.
Meski jika merujuk pada juknis dan perbub tentang bantuan keuangan kusus (BKK) tidak diatur, namun upaya penekanan ini masih terus dilakukan hampir keseluruhan penerima bantuan dengan menawarkan beton yang sudah ditentukan.
Dalam pelaksanaan kegiatan program BKK jelas merujuk pada juknis maupun perbub tentang mekanisme dan prosedur yakni, pemerintah desa atau timlak bisa melakukan pembelian langsung atau penawaran dan lelang sesuai harga yang sudah tercantum dalam juknis.
Jika beton sudah ditentukan, juknis maupun perbub serta sosialisasi tentang BKK mubazir dilakukan. Hal ini justru membuat publik menilai program BKK yang dikucurkan masih belum memberikan kemandirian pemerintah desa.
Salah satu Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro saat dikonfirmasi wartawan mengaku pernah ditawari untuk kerjasama dengan pabrik beton milik salah satu pejabat publik. Katanya sudah ploting wilayah dan harus ikut petunjuk ” ucapnya pada (2/10/25).
Sontak, hal ini membuat publik mempertanyakan mengapa masih ada penekanan pada program dan siapakah Sosok orang Pusat?. Publik masih menunggu gebrakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.(*).
