Ragam  

Menengok Sidak Drainase Kauman, Bojonegoro, Saat Pejabat Menegur Pelanggaran Tapi Lupa Memakai APD

admin
IMG 20261118 WA0008

Foto – Wabub Nurul Azizah Saat Sidak Proyek Drainase 

Opini.

Ironi itu terekam di tepi galian proyek drainase di Jalan Agus Salim, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro

Di satu sisi, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, datang dengan nada keras. Ia menegur pelaksana proyek pembangunan saluran drainase yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Persoalannya serius: warga memprotes dugaan tidak adanya lantai kerja atau lean concrete, dan ukuran beton U-Ditch yang dinilai lebih kecil dari perencanaan awal.

Di sisi lain, di lokasi yang sama, rombongan peninjau justru terlihat berdiri di tepi zona galian aktif tanpa Alat Pelindung Diri (APD) standar. Tidak ada helm keselamatan. Tidak ada rompi reflektif.

Pemandangan itu kontradiktif. Pemerintah menuntut kontraktor patuh aturan, sementara di hadapan kontraktor itu sendiri, aturan paling dasar justru diabaikan.

Dalam tata kelola pemerintahan, kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah. Ia soal memberi contoh.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, ketika pejabat publik memasuki area konstruksi tanpa APD, pesan yang sampai ke publik bukan lagi soal keselamatan. Pesan yang sampai adalah: aturan itu fleksibel, tergantung siapa yang melanggar.

Padahal, dalam konstruksi, tidak ada istilah tamu istimewa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menegaskan hal yang sama: setiap orang yang berada di zona kerja wajib mematuhi standar K3. Pekerja, pengawas, maupun tamu. Tanpa terkecuali.

Lebih dari itu, dalam setiap kontrak proyek APBD, biaya SMKK sudah dianggarkan. Kontraktor wajib menyediakan APD cadangan dan wajib mengingatkan siapa pun yang masuk area proyek. Jika aturan ini tidak ditegakkan kepada pejabat, kepada siapa lagi aturan ini akan ditegakkan?

Pemerintah daerah beralasan, sidak dilakukan mendadak sebagai respons cepat atas keluhan warga yang viral di media sosial. Rombongan disebut hanya berada di tepi jalan umum dan tidak turun ke dasar galian.

Alasan itu bisa dipahami secara manusiawi. Tetapi secara tata kelola, ia tidak bisa dijadikan pembenaran.

Sebab, sidak justru adalah momentum paling terbuka untuk menunjukkan standar. Jika dalam sidak yang disorot kamera dan disaksikan warga saja standar K3 bisa dilonggarkan, bagaimana pengawasan bisa diharapkan berjalan ketat saat tidak ada kamera dan tidak ada pejabat?

Keteladanan tidak bisa menunggu situasi ideal. Ia diuji justru dalam situasi mendadak.

Publik Bojonegoro tentu mengapresiasi respons cepat pemerintah terhadap keluhan warga Kauman. Proyek drainase bukan proyek sepele. Ia menyangkut keselamatan warga dari banjir, kualitas jalan, dan uang rakyat yang jumlahnya tidak kecil.

Tetapi publik juga berhak menuntut konsistensi.

Jangan hanya kualitas beton yang diperiksa, sementara kualitas kepatuhan terhadap keselamatan diabaikan. Jangan hanya kontraktor yang ditegur, sementara pejabat yang berada di lokasi yang sama lolos dari standar yang sama.

Jika pemerintah ingin kontraktor disiplin, pemerintah harus lebih dulu disiplin.

Peristiwa di Kauman harus menjadi alarm bagi seluruh dinas teknis di Kabupaten Bojonegoro.

Pertama, Dinas terkait harus memastikan setiap kontraktor proyek APBD benar-benar menegakkan SMKK, bukan hanya menjadikannya dokumen formalitas dalam kontrak.

Kedua, setiap kunjungan pejabat ke lokasi proyek harus dilengkapi APD standar. Jika perlu, siapkan APD tamu di setiap proyek. Itu bukan pencitraan. Itu kewajiban hukum.

Ketiga, pengawasan tidak boleh berhenti pada fisik bangunan. Pengawasan harus mencakup keselamatan manusia yang membangunnya, dan manusia yang mengawasinya.

Sebab, proyek yang bagus bukan hanya proyek yang betonnya sesuai spesifikasi. Proyek yang bagus adalah proyek yang tidak ada satu pun nyawa yang dipertaruhkan karena kelalaian prosedur.

Di Kauman, pemerintah sudah benar karena turun dan menegur. Tinggal satu langkah lagi yang belum dilakukan: memberi contoh.

Dan contoh itu dimulai dari hal paling sederhana: memakai APD lengkap sebelum menegur orang lain..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *