Foto ilustrasi net
Opini…..
BOJONEGORO,– Klaim PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) mengenai agenda peningkatan kapasitas dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk kepedulian terhadap insan pers Bojonegoro, pada 9/11/2026.
Agenda tersebut menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis lokal. Kebijakan BUMD Pemkab Bojonegoro yang mengundang 73 media secara tertutup tersebut dinilai diskriminatif, tebang pilih, dan berpotensi merusak independensi pers.
Sejumlah wartawan dari media di Bojonegoro menyayangkan langkah PT ADS yang terkesan membatasi dan memotong akses keterlibatan media di luar daftar 73 media tersebut. Pembatasan peserta dengan dalih rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) justru memicu kecurigaan publik mengenai adanya sinergitas korporasi-pemerintah yang berpotensi “membeli” independensi wartawan.
Jika tujuannya murni peningkatan kapasitas jurnalis, tidak boleh ada tebang pilih atau daftar eksklusif. Alasan menunggu koordinasi susulan untuk media lain hanya dalih diplomatis setelah menuai kritik dari beberapa insan pers.
Keterlibatan BUMD pengelola participating interest (PI) migas dalam mendanai atau memfasilitasi sertifikasi wartawan berpotensi menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest). Fungsi kontrol sosial media terhadap kinerja BUMD dan Pemkab dikhawatirkan melunak jika media dibingkai dalam pola kemitraan finansial berkedok pelatihan.
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sejatinya adalah ranah organisasi profesi dan Dewan Pers, bukan agenda setting korporasi. Ada batas tegas antara kemitraan informasi dan pembungkaman halus lewat anggaran program.
lemahnya transparansi kriteria penentuan 73 media penerima manfaat. Ketergantungan PT ADS pada rekomendasi Dinas Kominfo mengindikasikan adanya filterisasi politik informasi yang berisiko mengasingkan media-media kritis yang rajin memberitakan persoalan tata kelola daerah.
Para insan pers mengimbau agar PT ADS dan Pemkab Bojonegoro menghentikan pola-pola perangkulan media yang bersifat eksklusif dan transaksional. Peningkatan kualitas pers di Bojonegoro seharusnya dibangun di atas asas kebebasan pers, transparansi, serta pengawasan publik yang independen—bukan sekadar agenda silaturahmi formalitas yang menciptakan kubu-kubuan di antara insan media. Ini sudah keterlaluan dan wajib hukumnya untuk di peringatkan sebelum kode etik jurnalistik di berangus oleh oknum yang dengan sengaja merendahkan marwah jurnalis . ( *).
