BOJONEGORO,– Rencana pelaksanaan Survei Seismik 2D Lamtruo mulai disosialisasikan kepada pemerintah dan unsur terkait di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (15/9/2026).
Sosialisasi tingkat kecamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan PT Pertamina EP bersama PT BGP Indonesia dalam pelaksanaan survei seismik 2D Lamtruo yang mencakup wilayah Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro, Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Dander itu dihadiri Camat Dander Teguh Wibowo, Kapolsek Dander, Danramil Dander, serta kepala desa yang wilayahnya masuk dalam rencana lintasan survei.
Di Kecamatan Dander, sedikitnya terdapat empat desa yang akan dilintasi, yakni Desa Kunci, Desa Dander, Desa Ngunut, dan Desa Sumberarum.
Humas PT BGP Indonesia, Iwan, menjelaskan bahwa sebelum kegiatan lapangan dilakukan, pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah dengan memanfaatkan teknologi satelit. Pemetaan tersebut menjadi bagian dalam menentukan jalur atau lintasan survei seismik.
“Pemetaan wilayah menggunakan satelit. Nantinya akan dipasang patok berwarna merah dan biru sebagai penanda lintasan seismik,” ujar Iwan dalam kegiatan sosialisasi.
Menurutnya, keberadaan pemerintah desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pendampingan tersebut penting untuk membantu komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang wilayahnya masuk dalam jalur survei.
Iwan juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menggunakan metode getaran dengan pengeboran lubang dangkal, bukan pengeboran sumur migas secara langsung.
Sementara itu, Camat Dander Teguh Wibowo menegaskan bahwa pemerintah kecamatan berharap pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Teguh menyampaikan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya terjadi kerusakan terhadap lahan masyarakat, pihak BGP akan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang terdampak.
“Kalau nanti ada kendala atau kerusakan pada lahan, dari pihak BGP akan ada kompensasi langsung kepada pemilik lahan. Dalam tanda kutip, itu bukan kompensasi pembebasan lahan,” tegas Teguh.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, pemerintah desa di empat wilayah yang akan dilintasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sejak awal. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelaksanaan survei seismik berlangsung secara terkoordinasi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman di lapangan.
Survei seismik sendiri merupakan tahapan untuk memperoleh gambaran kondisi struktur bawah permukaan melalui respons gelombang seismik. Data yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan eksplorasi migas.(tg/red).
