Foto- Tangkapan layar Dari Status WA Pengurus SPPG di KC Kepohbaru
BOJONEGORO,- Sidak yang dilakukan beberapa unsur instansi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro senyap tanpa tindakan nyata. Hal ini membuat publik mempertanyakan kinerja pengawasan seolah hanya untuk sekedar formalitas, kata diam menjadi kebiasaan, seolah dibungkus rapi persoalan yang terjadi.
Dari informasi yang didapat, beberapa instansi terkait dari unsur, Dinas Kesehatan, Kodim Bojonegoro, Kejaksaan, Polres Bojonegoro, melakukan pemantauan terhadap satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kepohbaru yang diduga masih belum mengantongi beberapa persyaratan sertifikasi sebagai bagian dari kelayakan standar operasional.
Bahkan, dampak pengelolaan limbah yang di keluhkan warga setempat juga tidak ada tindakan nyata, diatas kertas yang dibungkus dengan berita acara menjadi bagian penting dalam kunjungan yang dilaksanakan seluruh instansi pada Rabu,(13/5/26) siang kemarin.
Publik berharap ada tindakan tegas terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kepohbaru, yang mana pelaksanaan pelayanan gizi butuh jaminan kelayakan.Sertifkasi bukan hanya diatas kertas, namun harus serius terhadap segi pengawasan yang ketat mengingat pentingnya standar program makan gizi gratis ( MBG).
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kepohbaru perlu ada tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh, mengingat sistim pengelolaan limbah dan sertifikasi ini penting dan menjadi syarat kelayakan operasional dan instruksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Untuk memastikan hasil dari pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kepohbaru, awak media ini mencoba konfirmasi Kadinkes Bojonegoro, namun upaya komunikasi lewat WA pribadinya tersebut hanya dibaca tanpa ada balasan.(*).
