Bojonegoro – Di berangkatkan oleh Rektor Universitas Bojonegoro Tri Astuti Handayani, kelompok 16 KKN-T Universitas Bojonegoro yang bertempat di Desa Ngampal hingga sampai akhir waktu KKN-T pada 19 Agustus 2022 melaksanakan program utama dalam KKN-T berupa pendampingan UMKM Kelompok 16 yang terdiri dari 26 Mahasiswa dan 1 DPL mendapatkan jatah pendampingan UMKM 8 Bersaudara dengan olahan kerupuk bawang. Pada (18 Juli 2022).
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program wirausaha milenial paska pandemi mengambil Tema” kelompok 16 dengan berfokus pada 4 (empat) deviai antaranya : SDM, EFISIENSI, DIGITAL MARKETING, dan LEGALITAS”.
Memang tidak mudah dalam pendampingan ini apalagi dalam UMKM perlunya legalitas yang jelas dan tertulis di dinas perdagangan dan dinas perindustrian.
Dalam penutupan KKN-T kelompok 16 jumat, 19 agustus 2022 lalu tersebut,
Samsul huda selaku ketua kelompok menyampaikan, pendampingan selama 1 (satu) bulan jika di chek sesuai apa yang di harapkan masih belum maksimal. Tetapi pemasaran secara offline dan online wa sudah ada beberapa yang membeli dengan kemasan dan ukuran yang baru”, ujarnya.
Selain itu, Dosen pembimbing lapangan Ihcwan hadi saputra, ST., MT. Membenarkan, bahwa dalam pendampingan UMKM sangat kurang jika waktunya hanya satu bulan karena dalam pendampingan perlu adanya banyak evaluasi yang perlu di bahas sehingga menjadi lebih baik.
Sedangkan setelah adanya KKN-T pendampingan UMKM kerupuk bawang yang berlokasi di Desa Ngampal, Kepala Desa berharap jika ada UMKM yang baru didirikan anak-anak KKN-T bisa menjadi mentor lagi dalam berjalannya UMKM tersebut.
Kepala desa juga langsung menanyakan dampak yang dirasakan pemilik UMKM 8 bersauadara (kerupuk bawang) lalu di respon langsung oleh pemilik usaha Ainul Yakin
” Dampak yang di rasakan saat adanya anak-anak KKN-T dalam segi jangkauan pasar sudah lebih luas lagi apalagi sekarang ada sales kerupuk yang sudah datang di rumah, artinya tak perlu capek capek nganter sendiri sudah ada yang ngambil”, ujarnya.
Maka dari sini perlunya UMKM di desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa perlunya pendampingan yang utama dalam legalitas UMKM” tutup Kades.(red).
